KOMINFO – Roadmap E-Commerce menjadi Program Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akhirnya  menetapkan peluncuran Roadmap E-Commerce pada akhir Januari 2016. Selanjutnya dilakukan penunjukkan PMU (Program Management Unit) yang akan mengkoordinasikan lembaga dalam implementasi roadmap tersebut.

Keputusan itu merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas. Rapat juga dihadiri pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari kementerian/lembaga terkait serta wakil Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), PT. Pos Indonesia, Wakil Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Asperindo.

Formalisasi ini merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak diinisiasi pada bulan Desember 2014. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar Industri E-Commerce di Indonesia dapat tumbuh dengan manfaat yang dapat menetap di Indonesia. Diharapkan dengan ini E-Commerce Nasional akan maju apabila dilakukan inisiatif-inisiatif sebagaimana yang dilakukan oleh negara maju lainnya.

Didapatkan permasalahan utama dalam penyusunan roadmap ini antara lain mengenai pendanaan (funding), perpajakan (tax), perlindungan konsumen (consumer protection), infrastruktur telekomunikasi (communication infrastructure), logistik, pendidikan serta sumber daya manusia. Di samping itu pengembangan roadmap ini menerapkan 5 (lima) prinsip dasar dalam mengimplementasikannya yaitu :

  1. Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi e-commerce.
  2. Seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi.
  3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimisasi selama proses transisi menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan bersih harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (creative destruction).
  4. Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri E- Commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional.
  5. Pemain nasional, terutama start-up dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik- baiknya. Bisnis lokal dan pertumbuhan industri nasional harus menjadi prioritas utama.

Dari hasil eksplorasi berbagai stakeholder yang meliputi 6 (enam) area/permasalahan dan menggunakan 5 (lima) prinsip dasar di atas, maka akhir menghasilkan sejumah 31 (tiga puluh satu) inisiatif yang sifatnya bersinggungan antar-kementerian, lembaga dan stakeholder lainnya.

Apabila 31 inisiatif tersebut diimplementasikan secara disiplin dan tepat waktu dan tepat sasaran, maka diperkirakan nilai transaksi akan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020 dengan syarat implementasi harus sudah dimulai akhir Januari 2016 ini.

Sumber : Roadmap E-Commerce

Published by

rendra

Sesuatu yang berharga